Tahukah Anda bahwa sebuah negara besar bisa mendadak lumpuh secara hukum hanya karena kelalaian dalam menyisipkan satu klausul transisi? Dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN), adendum bukan sekadar istilah hukum yang berdebu, melainkan instrumen vital yang didefinisikan sebagai klausul lampiran tambahan yang secara fisik terpisah namun secara hukum mengikat untuk mengubah, memperbarui, atau memodifikasi dokumen konstitusi atau perjanjian negara tanpa harus merombak naskah aslinya dari awal.
Asal-Usul dan urgensi historis adendum konstitusi
Mengapa kita tidak menulis ulang saja seluruh dokumen ketika ada perubahan? Jawabannya terletak pada prinsip rigiditas hukum dan efisiensi politik yang melatarbelakangi sejarah panjang ketatanegaraan. Konsep adendum lahir dari rahim pragmatisme hukum Romawi kuno, yang kemudian diadopsi secara modern untuk menjaga sakralitas naskah asli sebuah kesepakatan agung. Di Indonesia, memori kolektif kita tentang reformasi 1998 menjadi pemicu utama mengapa teknik adendum ini diadopsi secara masif dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Para perumus perubahan konstitusi kala itu menyadari bahwa membongkar total teks asli UDR 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa bukan hanya berisiko memicu disintegrasi ideologis, melainkan juga menodai nilai historis. Oleh karena itu, dipilihlah jalan adendum. Dengan
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama bereaksi.