Tanah Papua tidak pernah mengalami penjajahan oleh satu kekuatan tunggal saja sepanjang lembaran sejarah modernnya, melainkan berada dalam pusaran klaim kolonial kolosal yang melibatkan Kesultanan Tidore, Belanda, Britania Raya, hingga Jepang sebelum akhirnya berintegrasi penuh ke dalam Republik Indonesia.
Fondasi Geopolitik Nusantara dan Pengaruh Kesultanan Tidore
Membahas status kolonial Papua menuntut kita menoleh jauh ke belakang sebelum bangsa-bangsa Eropa pertama kali mendarat di pesisir kepulauan timur ini. Secara administratif tradisional, wilayah pesisir barat dan utara Papua telah lama berada di bawah payung pengaruh politik Kesultanan Tidore, sebuah kerajaan Islam besar dari Maluku Utara.
Hubungan ini bukanlah kolonisasi dalam artian modern ala barat, melainkan sebuah sistem upeti dan aliansi dagang yang telah berjalan selama berabad-abad. Para raja Tidore mengangkat kepala-kepala suku setempat dengan gelar khusus seperti Sangaji atau Fakfak guna mengamankan jalur perdagangan rempah-rempah serta hasil hutan bernilai tinggi seperti bulu burung cenderawasih dan pala.
Ketika para penjelajah barat seperti orang-orang Spanyol dan Portugis pertama kali melintasi perairan tersebut pada abad ke-16, mereka hanya melihat daratan luas yang asing dan misterius. Mereka memberikan nama-nama seperti Nueva Guinea karena kemiripan penduduk lokalnya dengan ras yang ada di Guinea, Afrika.
Namun, peta kekuatan berubah drastis ketika VOC dan pemerintah kolonial Belanda mulai menancapkan kuku kekuasaan mereka secara sistematis di Nusantara. Perjanjian-perjanjian awal antara Belanda dan Kesultanan Tidore secara perlahan mengalihkan hak kedaulatan administratif di atas kertas kepada pihak kolonial Eropa, meskipun kendali riil di pedalaman Papua masih sepenuhnya berada di tangan masyarakat adat setempat yang
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama bereaksi.