3 bentuk bentuk perjanjian apa saja yang dilarang?

10 Jenis Perjanjian yang Dilarang dalam Dunia Usaha di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat sejumlah bentuk perjanjian yang dilarang karena dapat merugikan pelaku usaha lain, konsumen, atau bahkan perekonomian nasional. Praktek-praktek ini umumnya dilakukan oleh perusahaan besar untuk mempertahankan dominasi pasar, namun justru menghambat persaingan yang sehat.

Beberapa bentuk perjanjian yang dilarang antara lain oligopoli, yaitu kondisi di mana hanya ada sedikit perusahaan yang menguasai pasar sehingga bisa menentukan harga dan pasokan. Selain itu, penetapan harga secara bersama juga dilarang karena merugikan konsumen dan menghilangkan persaingan. Pembagian wilayah antar perusahaan pesaing juga merupakan pelanggaran serius, karena membatasi ruang gerak usaha dan inovasi.

Praktek lain yang dilarang termasuk pemboikotan terhadap pelaku usaha tertentu agar tidak berkembang, kartel atau kerja sama rahasia antar perusahaan untuk menguasai pasar, serta trust, yaitu penggabungan perusahaan dengan tujuan monopoli. Oligopsoni, kondisi di mana hanya ada sedikit pembeli dalam pasar, juga dilarang karena bisa menekan harga beli dari produsen kecil.

Tidak hanya itu, integrasi vertikal yang digunakan untuk mengendalikan rantai pasok secara paksa juga termasuk pelanggaran. Perjanjian tertutup, yaitu kesepakatan yang memaksa distributor hanya menjual satu merek tertentu, juga dilarang karena membatasi pilihan konsumen.

Pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran ini demi menjaga iklim usaha yang adil dan transparan di Indonesia.