8 Siapa yang memiliki kewenangan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran kode etik profesi guru berikan contoh yang mencukupi?

Siapa yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Guru?

Setiap profesi memiliki aturan dan kode etik yang wajib dipatuhi, termasuk bagi para guru. Ketika seorang guru melakukan pelanggaran terhadap kode etik, tentu ada konsekuensi hukum dan etika yang harus dihadapi. Namun, siapa sebenarnya yang memiliki kewenangan memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut?

Kewenangan utama dalam menangani pelanggaran kode etik guru berada di tangan Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI). Lembaga ini berperan sebagai penjaga martabat profesi keguruan dan bertugas menilai, merekomendasikan, serta menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran etika oleh guru. Rekomendasi yang diberikan DKGI kemudian diteruskan kepada instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Contohnya, jika seorang guru terbukti melakukan kekerasan verbal atau fisik terhadap siswa, DKGI dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa teguran tertulis, penurunan jabatan, hingga usulan pencabutan status kepegawaian jika pelanggarannya sangat serius. DKGI juga dapat memberikan sanksi non-fisik seperti pemulihan nama baik korban atau wajib mengikuti pelatihan etika profesi.

Peran DKGI sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru. Dengan adanya lembaga ini, guru tidak hanya dinilai dari kompetensi mengajar, tetapi juga dari integritas dan sikap profesionalnya di lingkungan pendidikan.