Provinsi yang dimaksud adalah Provinsi Aceh. Keistimewaan tersebut didasarkan pada otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur sebagian besar kehidupan masyarakatnya melalui hukum Islam.
Landasan hukum pelaksanaan tersebut diatur melalui undang-undang khusus serta peraturan daerah yang dikenal dengan sebutan qanun. Ketentuan ini mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari tatanan sosial, moral, hingga hukum pidana tertentu yang berlaku bagi warga yang memeluk agama Islam di wilayah tersebut.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama bereaksi.