Apa hukum menyebarkan nomor HP tanpa izin?

Menyebarkan Nomor HP Tanpa Izin Bisa Berbuntut Pidana, Ini Aturannya

Menyebarkan nomor ponsel orang lain tanpa izin bukan hal sepele. Tindakan ini bisa berujung pada sanksi hukum berat, bahkan ancaman penjara. Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), setiap individu berhak atas kerahasiaan informasi pribadinya, termasuk nomor telepon.

UU ini mulai berlaku sejak 27 Oktober 2022 dan menjadi landasan hukum kuat dalam melindungi data pribadi warga negara. Bagi siapa pun yang dengan sengaja menyebar atau memanfaatkan data pribadi tanpa izin, ancamannya sangat serius: pidana penjara hingga delapan sampai sepuluh tahun dan/atau denda mencapai Rp5 miliar.

Nomor HP dianggap sebagai bagian dari data pribadi yang rentan disalahgunakan. Bila disebarkan secara ilegal, bisa memicu tindakan seperti penipuan, perundungan siber, atau spam. Karenanya, kewajiban menghormati privasi orang lain harus dipahami oleh semua pihak, terutama di era digital seperti sekarang.

UU PDP juga mengatur bahwa pengumpulan, penggunaan, hingga penyebaran data pribadi harus melalui persetujuan eksplisit dari pemilik data. Tidak hanya bagi perorangan, aturan ini juga mengikat perusahaan atau lembaga yang mengelola data pengguna.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa dilaporkan secara hukum. Masyarakat pun diimbau untuk lebih hati-hati dalam membagikan informasi pribadi, sekaligus lebih waspada saat menerima permintaan data oleh pihak tak dikenal.

Intinya, privasi adalah hak asasi. Menjaga data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga setiap individu. Jangan sampai karena sepele, kita justru terjerat hukum yang berat.