Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian apabila syarat tersebut tidak terpenuhi?

Akibat Hukum Ketika Syarat Perjanjian Tidak Terpenuhi

Ketika membuat perjanjian, ada sejumlah syarat hukum yang harus dipenuhi agar kesepakatan tersebut dianggap sah. Namun, bagaimana jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi? Ternyata, konsekuensi hukumnya berbeda tergantung pada jenis syarat yang dilanggar.

Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, seperti adanya paksaan, penipuan, atau kesalahan (dolus), maka perjanjian tersebut tidak langsung batal, melainkan dapat dibatalkan (voidable). Artinya, salah satu pihak bisa mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan. Jika hakim mengabulkan, maka perjanjian dibatalkan melalui putusan yang bersifat konstitutif—seolah-olah perjanjian itu tidak pernah ada sejak awal.

Sebaliknya, jika syarat objektif tidak terpenuhi, misalnya perjanjian bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau tidak memiliki objek yang jelas, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (void). Dalam hal ini, tidak perlu ada putusan pengadilan untuk menyatakannya batal—ia dianggap tidak pernah sah sejak awal. Namun, seringkali salah satu pihak tetap mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan deklarator yang menyatakan keadaan tersebut secara resmi.

Perbedaan antara void dan voidable sangat penting dalam praktik hukum. Perjanjian yang voidable bisa tetap berlaku jika tidak digugat, sementara perjanjian yang void tidak pernah mengikat sejak awal. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang membuat kesepakatan untuk memahami syarat-syarat hukum yang mendasari keabsahan perjanjian.