Kenapa nikah siri dilarang oleh negara?

Risiko dan Sisi Hukum Nikah Siri di Indonesia

Dalam ajaran agama, nikah siri dapat dianggap sah apabila telah memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan. Namun, dari kacamata hukum negara di Indonesia, pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil dianggap tidak sah menurut peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pemerintah mewajibkan pencatatan ikatan suci ini bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara, khususnya perempuan dan anak-anak.

Dampak paling nyata dari pernikahan tanpa catatan resmi terasa ketika muncul konflik, perceraian, atau penelantaran. Pihak istri tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak atas nafkah, hak iddah, maupun pembagian harta bersama melalui lembaga peradilan. Selain itu, anak-anak yang lahir dari ikatan ini kerap mengalami hambatan administratif saat mengurus akta kelahiran, status hukum anak, hingga hak waris.

Oleh sebab itu, mencatatkan pernikahan secara resmi merupakan langkah krusial untuk menjaga ketertiban kependudukan sekaligus melindungi hak-hak dasar keluarga di mata hukum.