Pinjol Sebar data kena pasal berapa?

Bahaya Pinjol Ilegal dan Hukum Penyebaran Data Pribadi

Pinjaman online atau pinjol telah menjadi solusi cepat bagi banyak orang yang membutuhkan dana darurat. Sayangnya, kehadiran pinjol ilegal sering kali membawa ancaman besar bagi para nasabahnya, terutama terkait privasi. Salah satu tindakan keji yang kerap dilakukan oleh oknum penagih utang adalah menyebarkan data pribadi nasabah ke kontak darurat maupun media sosial.

Tindakan menyebarkan data pribadi tanpa izin jelas merupakan perbuatan melanggar hukum. Pelaku penyebaran data dapat dijerat dengan aturan hukum yang tegas, yakni Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelanggaran terhadap pasal ini mengancam pelaku dengan sanksi pidana penjara hingga denda yang bernilai sangat besar.

Selain UU ITE, tindakan intimidasi dan penyalahgunaan data juga dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Aturan ini memastikan bahwa setiap lembaga keuangan wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Jika sebuah penyedia layanan nekat meretas, mengambil, atau menyebarkan data tanpa persetujuan pemiliknya, mereka dapat diproses secara hukum.

Bagi masyarakat yang menjadi korban peretasan atau penyebaran data oleh pinjol, penting untuk tidak panik. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengumpulkan bukti transfer, pesan singkat, dan bukti ancaman. Setelah itu, segera laporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau Kominfo agar akun pinjol ilegal tersebut dapat ditindak tegas dan diblokir.