Sadap HP kena pasal berapa?

Menyadap HP Termasuk Pelanggaran Hukum, Ini Ancaman Pidananya

Menyadap ponsel atau aplikasi perpesanan seperti WhatsApp tanpa izin ternyata bukan hal kecil—melainkan tindakan ilegal yang bisa dikenai sanksi pidana. Banyak orang mungkin tidak sadar bahwa tindakan ini bisa membawa konsekuensi hukum yang serius.

Di Indonesia, menyadap komunikasi pribadi dilindungi oleh sejumlah undang-undang. Pertama, UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, khususnya Pasal 40 jo. Pasal 56, yang melarang penyadapan tanpa otorisasi. Siapa pun yang melanggar bisa dikenai hukuman pidana penjara.

Selain itu, UU ITE (Nomor 11 Tahun 2008) juga turut mengatur pelanggaran privasi digital. Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 47 UU ITE menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak mengakses sistem elektronik milik orang lain dapat dihukum hingga 8 tahun penjara dan denda hingga Rp800 juta.

Terbaru, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Nomor 27 Tahun 2022 semakin memperkuat jaminan privasi. Dalam Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) UU PDP, setiap bentuk pengumpulan, penggunaan, atau penyadapan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data dilarang keras. Pelanggaran bisa dikenai sanksi pidana hingga 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar.

Jadi, meskipun motivasinya mungkin karena curiga atau ingin melindungi, menyadap HP tanpa izin tetap merupakan pelanggaran hukum. Privasi adalah hak asasi yang dilindungi negara. Lebih baik membangun komunikasi terbuka daripada mengambil jalan yang bisa berujung pada ranah hukum.