Sanksi apa yang dapat diberikan bagi pelaku usaha yang kedapatan memasang klausul baku dalam proses jual beli?

Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Gunakan Klausul Baku Tak Sah

Bagi pelaku usaha, mencantumkan klausul baku dalam perjanjian jual beli mungkin terlihat lumrah. Namun, jika klausul tersebut merugikan konsumen secara sepihak, pelaku usaha bisa berurusan serius dengan hukum. Di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya pada Pasal 62 Ayat (1).

Menurut ketentuan tersebut, pelaku usaha yang terbukti memasang klausul baku yang merugikan konsumen bisa dijatuhi sanksi hukum pidana. Sanksi ini tidak main-main: bisa berupa kurungan penjara hingga maksimal lima tahun, atau denda hingga dua miliar rupiah.

Klausul baku sering muncul dalam bentuk syarat-syarat yang tercantum di balik kwitansi, brosur, atau perjanjian digital. Misalnya, klausul yang menyatakan “tidak ada komplain setelah pembayaran” atau “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar”. Jika klausul seperti ini dinilai sewenang-wenang dan merugikan hak konsumen, maka bisa dinyatakan batal demi hukum.

Penting bagi pelaku usaha untuk tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tapi juga menjunjung asas keadilan dalam berbisnis. Di sisi lain, masyarakat perlu lebih waspada dan paham hak-haknya saat bertransaksi. Dengan begitu, perdagangan di Indonesia bisa berjalan lebih sehat dan adil bagi semua pihak.