Siapakah yang berhak melantik dan memberhentikan Presiden?

Proses Pelantikan Presiden di Indonesia

Di Indonesia, proses pelantikan dan pemberhentian Presiden diatur dengan jelas dalam konstitusi. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memegang peran penting dalam proses demokrasi nasional, terutama dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Setiap lima tahun sekali, setelah pemilihan umum umum selesai dan hasilnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), MPR menyelenggarakan sidang paripurna khusus untuk melantik pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Proses ini bukan sekadar formalitas, namun merupakan wujud kedaulatan rakyat yang disalurkan melalui mekanisme konstitusional.

MPR-lah yang secara resmi melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 7C UUD 1945. Namun, penting dicatat bahwa MPR tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden secara sepihak. Pemberhentian Presiden hanya dapat dilakukan melalui proses hukum yang ketat, seperti impeachment, yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan juga MPR dalam tahap akhir.

Proses ini dirancang untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus menjamin akuntabilitas kepemimpinan nasional. Dengan demikian, MPR berperan sebagai lembaga yang memastikan ketertiban konstitusional dalam pergantian kepemimpinan negara, tanpa berada di luar kontrol demokrasi.