Daftar isi

Keputusan Baim Wong melalui PT Tiger Wong Entertainment untuk mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bermula dari keinginan mengomersialkan serta melegalkan ruang kreativitas akar rumput menjadi ajang fesyen bergengsi skala nasional. Alih-alih mendapatkan simpati publik karena berniat membina anak-anak muda daerah, langkah tersebut justru memicu gelombang kritik keras dari masyarakat. Publik menilai tindakan perebutan HAKI ini sebagai bentuk 'corporate greed' yang mengangkangi gerakan budaya organik masyarakat marjinal demi keuntungan finansial korporasi hiburan semata.

Angka dan Data Penting dalam Fenomena Klaim Kekayaan Intelektual

Pendaftaran fenomena publik ke pangkuan badan hukum swasta bukanlah isu kecil tanpa basis legal. Berdasarkan lembaran data Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kemenkumham, permohonan pendaftaran merek dagang ini resmi masuk pada 20 Juli 2022 dengan nomor permohonan J222022039371. Baim Wong menyasar Kelas 41 yang mencakup berbagai layanan hiburan, pengorganisasian peragaan busana, hingga penyediaan fasilitas produksi radio dan televisi.

Di saat bersamaan, publik dihebohkan dengan potensi nilai bisnis ekosistem fesyen jalanan tersebut yang diperkirakan mampu mendatangkan perputaran uang puluhan hingga ratusan juta rupiah per hari dari konten digital, sponsor merek lokal, hingga jasa eksposur media sosial. Menariknya, PT Tiger Wong Entertainment saat itu bahkan telah menyiapkan dana investasi jumbo bernilai Rp500 juta tunai yang dialokasikan khusus untuk membesarkan wadah kreatif ini. Namun, langkah ini berbenturan langsung dengan fakta legal bahwa ada pihak lain, yakni Indigo Aditya Nugroho, yang juga mengajukan permohonan serupa pada tanggal 21 Juli 2022 untuk kelas layanan berbeda.

Membandingkan Dua Pendekatan: Pengelolaan Organik versus Kapitalisasi Formal

Dalam menyikapi fenomena sosial yang sedang memuncak, terdapat dua sudut pandang berseberangan yang memicu perdebatan sengit antara pengamat hukum budaya dan para pelaku industri hiburan.

Pendekatan pertama menekankan pada pengelolaan budaya secara organik. Model ini percaya bahwa ruang publik seperti kawasan Dukuh Atas harus tetap menjadi milik bersama. Eksistensi ekspresi anak muda dari Citayam, Bojonggede, dan Depok tumbuh melaju justru karena tidak adanya sekat aturan formalitas, sponsor mengikat, maupun kontrol korporasi. Keterlibatan pihak luar dalam bentuk monopoli lisensi dianggap akan mematikan daya tarik utama dari kebebasan berekspresi tersebut.

Pendekatan kedua adalah kapitalisasi formal berbadan hukum, seperti yang dicoba oleh pihak Baim Wong. Kacamata bisnis memandang bahwa fenomena viral tanpa perlindungan merek dan pengorganisasian profesional hanya akan menjadi tren sesaat yang cepat punah tanpa dampak ekonomi berlanjut. Melalui wadah perseroan terbatas, ajang ini sejatinya diproyeksikan memiliki regulasi jelas, keamanan catwalk terkontrol, lisensi penyiaran resmi, serta perlindungan hak cipta atas produk turunan seperti pakaian dan acara televisi.

Catatan Kritis: Bahaya Mengintai di Balik Komersialisasi Budaya Populer

Langkah privatisasi terhadap gerakan komunal menyimpan berbagai risiko sistemik yang sangat fatal bagi kelangsungan ekosistem kreatif itu sendiri. Risik terbesar adalah hilangnya orisinalitas dan komodifikasi berlebihan. Ketika sebuah ruang berekspresi publik dipaksa masuk ke dalam ranah lisensi komersial, para kreator asli yang mendirikan tren tersebut justru terancam tergeser oleh kepenting antarmerek besar.

Selain itu, terdapat celah kepemilikan yang mencederai etika perlindungan Kekayaan Intelektual. Mendaftarkan karya yang tercipta dari konsensus sosial komunitas secara sepihak dapat memicu kemarahan publik atas tuduhan perampasan aset budaya lokal. Ketidakpaham atas perbedaan antara pendaftaran aset lewat PT komersial dan Yayasan nirlaba menjadi pelajaran berharga bahwa ambisi bisnis tanpa kepekaan sosiologis dapat berujung pada bencana reputasi merek yang fatal.

Fakta Tersembunyi yang Jarang Disadari Publik

Di balik riuhnya kritik publik terhadap langkah Baim Wong, ada satu aspek krusial yang kerap terlewatkan: konsep kepemilikan komunal dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Banyak orang berasumsi bahwa pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara otomatis memberikan hak eksklusif mutlak kepada pendaftar pertama (sistem first-to-file). Padahal, aturan hukum di Indonesia juga mengenali asas kepatutan dan hak publik atas istilah yang sudah menjadi domain publik atau gerakan sosial kultural.

Istilah "Citayam Fashion Week" lahir secara organik dari kreativitas akar rumput anak-anak muda marjinal. Ketika sebuah nama tumbuh sebagai fenomena publik kolektif, mendaftarkannya atas nama entitas komersial pribadi—meskipun dengan iktikad baik untuk memfasilitasi wadah legal—tetap dinilai mencederai etika kepemilikan publik. Langkah Baim Wong melompati proses konsultasi dengan komunitas pencetus asli dan pemerintah daerah, yang seharusnya menjadi garda depan dalam mengelola fenomena budaya urban tersebut.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Mengapa Baim Wong berniat mendaftarkan Citayam Fashion Week ke HKI?

Baim Wong mengaku ingin melegalkan wadah tersebut agar dapat menggelar ajang peragaan busana yang profesional dan terorganisir, sekaligus melindungi acara tersebut dari potensi denda atau klaim pihak lain.

Apakah Baim Wong berhasil mendapatkan hak merek tersebut?

Tidak. Setelah menuai gelombang kritik dari masyarakat, akademisi, hingga pejabat publik, Baim Wong secara resmi menarik balik permohonan pendaftaran merek tersebut dari DJKI Kemenkumham.

Bisakah fenomena publik seperti Citayam Fashion Week dipatenkan individu?

Secara hukum, siapa pun bisa mengajukan permohonan. Namun, merek yang merupakan milik umum, budaya pop terbuka, atau nama geografi biasanya akan ditolak oleh DJKI karena tidak memenuhi kriteria pembeda dan melanggar ketertiban umum.

Apa pelajaran penting dari kasus pendaftaran merek ini?

Kasus ini menjadi iktibar penting bahwa komersialisasi fenomena sosial harus menghormati hak cipta komunal, serta menegaskan pentingnya edukasi publik mengenai batas-batas pendaftaran HKI.

Sikap Kita: Ruang Publik Bukan Komoditas Perorangan

Fenomena ini mempertegas batasan tegas antara komersialisasi dan perlindungan budaya pop. Gerakan sosial kolektif tidak boleh dikomersialkan secara sepihak demi kepentingan entitas bisnis individual. Kita harus mendukung kreativitas anak muda tanpa membatasi ruang gerak mereka melalui privatisasi merek. Mari jaga ruang publik dan ekspresi budaya agar tetap inklusif, milik bersama, serta bebas dari penguasaan segelintir pihak.