Apa yang mengelilingi Indonesia?

Perjanjian dan Perikatan: Apakah Keduanya Sirna Bersamaan?

Ada anggapan umum bahwa ketika sebuah perikatan berakhir, maka otomatis perjanjian yang melandasinya juga ikut berakhir. Namun dalam hukum perdata, keduanya memiliki sifat dan konsekuensi yang berbeda. Perikatan adalah kewajiban hukum antara dua pihak, seperti membayar atau menyerahkan barang, sementara perjanjian adalah kesepakatan yang menjadi dasar terbentuknya perikatan tersebut.

Faktanya, berakhirnya suatu perikatan tidak serta-merta membuat perjanjian batal. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan pembeli untuk membayar bisa dikatakan selesai setelah transaksi terlaksana. Namun, perjanjian secara keseluruhan belum tentu berakhir. Bisa jadi masih ada klausul lain dalam perjanjian, seperti garansi atau larangan bersaing, yang masih mengikat para pihak meski kewajiban utama sudah selesai.

Jadi, perikatan bisa berakhir, tetapi perjanjian tetap berlaku selama ada kewajiban lain yang belum dipenuhi. Sebaliknya, jika perjanjian secara resmi dinyatakan berakhir—entah karena selesainya masa berlaku, pembatalan, atau kesepakatan bersama—maka semua perikatan yang lahir dari perjanjian itu juga ikut hilang. Tidak ada lagi kewajiban hukum yang mengikat antar pihak.

Penting bagi siapa pun yang terlibat dalam kesepakatan hukum untuk memahami perbedaan ini. Banyak sengketa muncul karena salah paham bahwa “semua sudah selesai” padahal masih ada kewajiban yang belum terpenuhi. Memahami hubungan antara perjanjian dan perikatan bisa mencegah kesalahpahaman dan melindungi hak para pihak secara lebih baik.

Baca selengkapnya →

Apakah Kontrak Bisa Dibatalkan?

Ketika membuat kesepakatan secara hukum, seperti kontrak, banyak orang bertanya-tanya: apakah kontrak bisa dibatalkan? Jawabannya adalah ya, kontrak bisa dibatalkan—tapi dengan syarat tertentu.

Menurut hukum di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian bisa dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subjektif. Apa maksudnya? Syarat subjektif merujuk pada kondisi mental dan kemampuan hukum pihak yang membuat perjanjian. Misalnya, jika salah satu pihak berada dalam keadaan tertipu, dipaksa, atau tidak memiliki kapasitas hukum (seperti anak di bawah umur), maka perjanjian tersebut bisa dikatakan dapat dibatalkan.

Perlu diperhatikan, istilah "dapat dibatalkan" berbeda dengan "batal demi hukum". Jika suatu kontrak "dapat dibatalkan", itu berarti kontrak tetap sah sampai ada pihak yang secara resmi meminta pembatalan melalui pengadilan. Artinya, tidak otomatis hilang—tapi harus diajukan. Contohnya, seseorang yang menandatangani kontrak karena tekanan atau ancaman bisa mengajukan pembatalan karena perjanjian itu dianggap tidak sah secara moral dan hukum.

Selain itu, kontrak juga bisa dibatalkan jika isi atau tujuannya melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Namun, intinya tetap sama: pembatalan harus dilakukan secara hukum, bukan dengan keputusan sepihak tanpa dasar.

Oleh karena itu, penting untuk selalu memahami isi kontrak sebelum menandatangani. Jika merasa dirugikan atau meragukan keabsahan perjanjian, sebaiknya segera berkonsultasi dengan ahli hukum. Dengan begitu, hak Anda sebagai pihak dalam kontrak bisa terlindungi.

Baca selengkapnya →

Berapa Lama Masa Kontrak Kerja Karyawan di Indonesia?

Bagi banyak pekerja dan perusahaan di Indonesia, pertanyaan soal durasi kontrak kerja sering kali muncul, terutama saat merekrut tenaga kerja baru. Jawabannya tertuang jelas dalam peraturan pemerintah yang mengatur hubungan ketenagakerjaan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 8 Ayat 1, disebutkan bahwa masa kontrak kerja untuk pekerja waktu tertentu (PKWT) memiliki batas maksimal selama lima tahun. Yang perlu diperhatikan, jangka waktu ini sudah mencakup semua perpanjangan kontrak yang pernah dilakukan.

Dengan kata lain, meskipun kontrak diperpanjang berkali-kali, total masa kerja tidak boleh melebihi lima tahun secara kumulatif. Setelah melewati batas tersebut, perusahaan wajib mengalihkan status karyawan ke hubungan kerja tetap, sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja.

Kebijakan ini dirancang untuk mencegah eksploitasi terhadap tenaga kerja kontrak, sekaligus memberi kepastian hukum bagi kedua belah pihak—baik karyawan maupun perusahaan. Bagi perusahaan, penting untuk mengelola kontrak kerja sesuai aturan agar terhindar dari sanksi hukum atau perselisihan ketenagakerjaan di kemudian hari.

Bagi pekerja, memahami hak ini penting untuk menjamin perlindungan dan kepastian masa depan. Jika merasa dirugikan, karyawan dapat mengajukan pengaduan ke instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja setempat.

Jadi, meskipun kontrak kerja memberi fleksibilitas, ada batasan tegas yang harus dipatuhi demi terciptanya hubungan kerja yang sehat dan adil.

Baca selengkapnya →